Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa polemik terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Meskipun tidak merinci responsnya, Bahlil menegaskan bahwa Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. “Beliau (Prabowo) untuk kebaikan negara akan selalu menjadi fokus,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM pada Kamis, 5 Juni 2025.
Sorotan terhadap aktivitas tambang nikel di Raja Ampat mengemuka setelah mendapat kritik tajam dari Greenpeace Indonesia. Organisasi lingkungan tersebut melaporkan adanya kegiatan pengerukan nikel di Pulau Gag. Izin pertambangan di kawasan ini dikuasai oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk. Selain Pulau Gag, Greenpeace juga menemukan aktivitas tambang serupa di Pulau Kawe dan Pulau Manuran.
Ketiga pulau tersebut dikategorikan sebagai pulau kecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kawasan semacam ini secara tegas dilarang untuk dijadikan area pertambangan.
Analisis yang dilakukan Greenpeace mengindikasikan bahwa kegiatan tambang nikel di ketiga pulau itu telah mengakibatkan kerusakan serius pada lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami. Dokumentasi lapangan juga menunjukkan adanya limpasan tanah yang mengalir ke wilayah pesisir, menimbulkan sedimentasi yang berpotensi membahayakan terumbu karang dan ekosistem laut yang kaya di Raja Ampat.
Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Global untuk Indonesia, mengeluarkan peringatan serius mengenai ancaman kerusakan yang lebih luas di Raja Ampat jika aktivitas tambang terus dibiarkan. Ia menyoroti dampak merusak industri nikel yang telah terjadi di beberapa daerah lain seperti Halmahera, Wawonii, dan Kabaena.
Kekhawatiran Kiki Taufik berpusat pada kemungkinan Raja Ampat akan mengalami nasib serupa. Padahal, wilayah ini diakui sebagai kawasan geopark global dan merupakan destinasi wisata bawah laut paling populer di dunia. “Sekitar 75 persen terumbu karang terbaik dunia berada di Raja Ampat, dan sekarang mulai dirusak,” ujarnya pada Selasa, 3 Juni 2025.
Menanggapi kritik dan temuan tersebut, Kementerian ESDM telah mengambil langkah dengan menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel di ketiga pulau. Perusahaan tidak diizinkan beraktivitas mulai Kamis, 5 Juni 2025, hingga pemerintah menyelesaikan proses verifikasi menyeluruh di lapangan. “Kami akan cek,” tegas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa PT Gag Nikel telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi sejak 2017, dan kegiatan operasional pertambangan nikelnya dimulai pada tahun 2018. Ia menambahkan bahwa sebelum memulai operasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga sudah tersedia.
Nandito Putra dan Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
