Panji.id – Aktor Denny Sumargo menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kerusakan alam Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang diyakini disebabkan oleh aktivitas pertambangan nikel. Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Denny secara langsung meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menghentikan eksploitasi di wilayah konservasi yang sangat berharga ini.
“Saya memohon yang sangat kepada Bapak Prabowo, mewakili diri saya pribadi dan aspirasi dari masyarakat Papua. Tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Tolong sekali Pak, bersamaku. Buat saya, tanah Papua bukan ladang eksploitasi, tapi tanah kehidupan,” ucap Denny Sumargo, dikutip pada Kamis (5/6/2025), menegaskan pandangannya terhadap wilayah tersebut.
Denny Sumargo, yang memiliki pengalaman menjelajah lebih dari 600 pulau di Indonesia, menegaskan bahwa Papua, khususnya Raja Ampat, bukan sekadar wilayah kaya tambang. Ia menekankan bahwa kawasan ini merupakan rumah bagi kekayaan hayati dan budaya yang tak tergantikan, sebuah warisan alam yang harus dilindungi secara maksimal.
Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat. Keberadaan tambang tersebut telah memicu kekhawatiran serius akan kerusakan ekosistem, terutama di kawasan pesisir dan laut yang rentan.
Menanggapi hal ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa tambang nikel tersebut legal dan memiliki izin. Namun, ia menyatakan pemerintah akan memanggil pemilik konsesi untuk dimintai pertanggungjawaban terkait dampak lingkungan yang timbul. Bahlil juga mengklaim bahwa saat ini seluruh aktivitas tambang di Raja Ampat telah dihentikan sementara.
Kendati demikian, laporan dari media dan warga lokal menyebutkan bahwa kegiatan eksploitasi tambang sebelumnya telah menyebabkan sedimentasi berat. Kondisi ini secara signifikan mengganggu kehidupan biota laut dan merusak keindahan bawah laut Raja Ampat, memperburuk kondisi ekosistem yang ada.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sendiri mengakui keterbatasan kewenangan penuh untuk mengintervensi izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. “Kami sangat terbatas dalam hal kewenangan. Tapi masyarakat kami merasakan langsung dampaknya,” kata Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menyoroti dampak nyata yang dirasakan masyarakatnya.
Menanggapi tekanan publik yang terus meningkat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan pihaknya akan turun langsung ke lokasi tambang dan menyiapkan kajian lingkungan yang komprehensif. Evaluasi ini akan mencakup analisis dampak terhadap konservasi laut, darat, serta keberlanjutan hidup masyarakat adat setempat.
Gelombang kritik terhadap tambang nikel di Raja Ampat datang bukan hanya dari aktivis dan masyarakat adat, tetapi juga tokoh publik seperti Denny Sumargo. Seruan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan salah satu ekosistem terpenting di dunia.
Raja Ampat dikenal luas sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia, menjadi rumah bagi lebih dari 1.400 spesies ikan dan 75 persen dari total jenis karang yang ada di dunia. Kehilangan kekayaan hayati dan keindahan alam ini bukan hanya kerugian besar bagi Indonesia, melainkan juga bagi warisan global yang tak ternilai.
