Di tengah hamparan gurun Texas, sebuah kendaraan lapis baja Stryker terparkir tak jauh dari tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Kendaraan tempur roda delapan yang pernah beraksi di medan perang Irak dan Afghanistan ini kini dimobilisasi oleh Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan apa yang ia sebut sebagai “invasi” di perbatasan selatan negara itu.
Stryker tersebut hanyalah satu dari sekitar 100 unit kendaraan serupa yang ditempatkan di sepanjang perbatasan sepanjang 3.100 kilometer antara kedua negara. Selain pengerahan armada Stryker, Presiden Trump juga mengerahkan lebih dari 8.000 tentara, dilengkapi pesawat mata-mata dan pesawat nirawak, serta dua kapal Angkatan Laut untuk memantau area pesisir.
Beberapa kilometer di seberang, di sisi perbatasan Meksiko, seorang pemuda berdiri di atas bukit, mengamati. Kehadirannya menjadi salah satu manifestasi dari apa yang diklaim sebagai “invasi” tersebut.
Petugas Patroli Perbatasan menyebutnya sebagai “elang”—individu-individu yang ditugaskan memantau dan menentukan waktu serta lokasi yang optimal bagi para migran untuk menyeberang ke Amerika Serikat.
Namun, arus penyeberangan yang sebelumnya sempat memecahkan rekor tertinggi, kini mengalami penurunan drastis.
Penurunan angka ini telah menimbulkan pertanyaan mengenai taktik perbatasan yang diterapkan Trump, termasuk pengerahan kekuatan militer Amerika yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala sebesar ini.
Celah hukum
Presiden Trump dituduh melangkahi konvensi yang secara jelas memisahkan peran militer dan polisi dengan mengerahkan tentara ke wilayah perbatasan.
Di Amerika Serikat, Undang-Undang Posse Comitatus secara tegas melarang angkatan bersenjata federal berpartisipasi dalam kegiatan penegakan hukum, kecuali jika Kongres secara eksplisit mengizinkannya.
Meski demikian, militer diizinkan untuk melakukan patroli di pangkalan mereka sendiri dan menahan pelanggar berdasarkan “doktrin tujuan militer.”
Mengambil keuntungan dari celah ini, antara 18 April hingga 1 Mei, Pentagon membentuk dua Wilayah Pertahanan Nasional yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Chihuahua di Meksiko. Wilayah-wilayah ini secara de facto kini berstatus sebagai bagian dari pangkalan militer.
Konsekuensinya, militer kini memiliki wewenang untuk berpatroli di wilayah perbatasan yang luas tersebut, jelas Elizabeth Goitein, direktur senior Program Kebebasan & Keamanan Nasional di Brennan Center for Justice, sebuah lembaga yang berorientasi kiri.
Para migran yang tertangkap saat melintasi wilayah ini akan dianggap sebagai pelanggar perbatasan dan akan ditahan sementara oleh tentara AS hingga agen Patroli Perbatasan tiba untuk melakukan penangkapan resmi.
“Itulah yang ingin dibangun pemerintah di sini: mengubah sepertiga perbatasan selatan menjadi pangkalan militer,” katanya kepada BBC Mundo. “Ketika seseorang memasuki wilayah itu dan ditahan, mereka dapat berargumen bahwa alasan utama melakukan itu adalah untuk melindungi pangkalan.”
Komando militer bersikeras bahwa misi mereka adalah menahan dan menginformasikan agen perbatasan agar mereka dapat melakukan penangkapan resmi—bukan untuk bertindak sebagai polisi.
Pemerintahan Trump berargumen bahwa perluasan area militer ini sangat penting untuk keamanan nasional. Ia merujuk pada kemenangan telaknya dalam pemilu sebagai mandat yang jelas. Penguatan keamanan perbatasan memang menjadi salah satu janji kampanye utama Trump dan topik yang sangat disoroti oleh para pemilihnya.
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa pembentukan area-area baru ini “akan meningkatkan kemampuan kami untuk mendeteksi, mencegat, dan mengadili para imigran ilegal, geng kriminal, dan teroris yang selama ini dapat memasuki negara kita.”
“Hal itu juga akan membentengi kita dari fentanil dan narkotika berbahaya lainnya yang telah meracuni masyarakat kita,” tambahnya.
95% belum cukup baik
Goitein mempertanyakan justifikasi perluasan peran militer ini, mengingat data menunjukkan jumlah penyeberangan ilegal di perbatasan telah menurun drastis ke rekor terendah dalam sejarah.
Meskipun penurunan jumlah penyeberangan sudah dimulai sebelum Trump menjabat, sejak Januari, laju penurunannya semakin cepat seiring dengan peningkatan upaya pemerintah untuk menangkap dan mendeportasi migran ilegal.
Pada bulan April, lebih dari 8.000 orang ditahan karena memasuki negara itu secara ilegal di perbatasan bagian barat daya.
Sebagai perbandingan, tahun sebelumnya, angka penahanan pada bulan April mencapai 128.000 orang, menunjukkan penurunan signifikan sebesar 94%, menurut statistik pemerintah.
Brigadir Jenderal Jeremy Winters, yang bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai upaya penegakan hukum di sepanjang perbatasan selatan, menegaskan bahwa satu penyeberangan ilegal pun sudah terlalu banyak.
“Penahanan berada di angka 95%. Tapi 95% bukanlah 100%,” katanya dalam konferensi pers.
“Bagi kami, menerima bahwa 95% sebagai cukup baik sama saja mengatakan bahwa tidak apa-apa melanggar hukum. Dan bukan itu yang kami lakukan di sini.”
Pembentukan area-area pertahanan nasional ini terbukti memiliki efek langsung pada tingkat penangkapan, sebagaimana ditunjukkan oleh statistik. Hingga 3 Juni, Satuan Tugas Gabungan di Perbatasan Selatan telah mendeteksi sekitar 340 migran di zona militerisasi ini.
Selain tuduhan umum masuk ke AS secara ilegal, jaksa kini memiliki wewenang untuk menambahkan pasal baru: sengaja melanggar peraturan keamanan di area yang kini secara resmi dinyatakan terlarang.
Meskipun kedua pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, hukuman untuk pelanggaran peraturan keamanan jauh lebih berat.
Masuk wilayah tanpa izin melalui lokasi yang tidak ditetapkan sebagai pos pemeriksaan dapat dihukum maksimum enam bulan penjara dan denda hingga US$5.000. Namun, pelanggaran kedua dapat meningkatkan kemungkinan hukuman hingga satu tahun penjara dan denda US$100.000.
“Area-area ini adalah alam liar, gurun,” kata Carlos Ibarra, pengacara untuk beberapa tahanan, kepada BBC Mundo. “(Para migran) terus berdatangan seperti biasa, tapi tiba-tiba, mereka menghadapi tuntutan militer. Dan mereka tidak mengerti apa-apa.”
Beberapa dari tuntutan tambahan itu sempat dibatalkan karena hakim New Mexico memutuskan bahwa penanda militer tidak ditandai dengan jelas atau bisa terlewatkan. Meskipun demikian, banyak orang yang telah divonis bersalah dan mengaku bersalah.
Sementara itu, militerisasi perbatasan diperkirakan akan terus berlanjut.
Trump bahkan baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia telah menekan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum untuk mengizinkan Angkatan Darat AS menyeberang dan melakukan operasi melawan kartel—sebuah usulan yang ditolak mentah-mentah oleh Presiden Claudia.
Untuk saat ini, pasukan militer AS tetap berada di sisi perbatasan Amerika Serikat.
“Ini adalah misi utama para tentara. Ini bukan latihan. Ini adalah operasi untuk menutup rapat dan melindungi perbatasan kita, tanah air kita sendiri,” kata Brigadir Jenderal Winters.
